NGALAS WORLD

Balibo tidak lolos sensor Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai antisipasi memicu konflik antara Indonesia dan Australia. Pasalnya, dominasi cerita digambarkan tentang tentara yang tak mengenal kata ampun.

Sekadar mendiskripsikan, film berdurasi 111 menit itu berkisah tentang kerja keras wartawan senior Australian Associated Press (AAP) Roger East (Anthony LaPaglia) untuk menemukan kembali lima rekannya yang lenyap ditelan bumi Balibo, Timor Leste pada tahun 1975.

Kisah berawal ketika Horta mengajak Roger pergi meliput konflik di Timor Leste. Roger berminat karena ingin menemukan lima teman wartawan yang hilang. Roger dan Horta akhirnya dipandu seorang gerilyawan Fretilin.

Selanjutnya, suhu meningkat emosinya hingga film berakhir. Mulai baku tembak tentara dan gerilyawan Fretelin yang membuat lima wartawan teman Roger terjebak dan tewas, hingga pembantaian massal di dermaga oleh tentara, dimana Roger ikut terbunuh. Sepanjang film berlangsung, tak ada simbol TNI, yang ada hanya perkataan bahasa Indonesia.

Film ini pun ditutup menggambarkan kembalinya Horta ke Timor Leste. Tulisan singkat menjadi menutup film Balibo, ‘Hingga saat ini para pelaku belum bisa dijerat secara hukum’. Kekuatan cerita Balibo yang demikian yang akhirnya ditakutkan LSF, karena dianggap mampu memicu konflik, Indonesia dan Australia.

Apa yang diputuskan LSF disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi I Kemal Aziz Tambul menegaskan Balibo layak dilarang diputar sebab telah mengorek luka lama bangsa Indonesia.

“Itu adalah hal-hal yang mencuatkan luka lama, sebaiknya dihindari dan saya pikir kalau mereka mengangkat itu tidak pada tempatnya,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/12). Menurut Kemal, pelarangan film itu sudah selayaknya. LSF punya alasan kuat.

“Saya kira, pelarangan film itu sendiri untuk menutup luka lama yang bisa muncul bila film itu diputar di masyarakat. Saya yakin LSF sudah punya standarnya sendiri. Kalau yang bisa mengakibatkan luka lama ya tidak perlu,” katanya.

Kemal juga menyatakan, meski telah melukai masyarakat dan NKRI, pemerintah tidak perlu menuntut Australia eminta maaf atas tayangnya film itu di dunia internasional. “Pemerintah tidak perlu menuntut permintaan maaf, karena dengan dilarangnya film ini sudah cukup,” pungkasnya.

Departemen Luar Negeri pun menyampaikan kesamaannya. Juru bicara Deplu, Teuku Faizasyah mengatakan, fakta Balibo hanya satu sisi saja, yakni Australia. Karena itulah, Deplu menilai itu tidak memiliki keberimbangan sejarah.

“Kita mengikuti dari resensi film. Ini berangkat dari novel yang bercerita dari satu sisi saja. Mengapa kita menciptakan satu sejarah berdasarkan satu novel? Soal itu, LSF pasti punya kriteria tersendiri mengenai film-film yang dilarangnya,” ujar Faizasyah.

Kenyataannya, LSF melarang pemutaran film karya sutradara Robert Connolly, satu jam sebelum diputar di Indonesia. Semua itu dilakukan Jakarta Foreign Correspondents Club. Artinya jugaBalibo tak diputar di Jakarta Internasional Film Festival (JiFFest) yang diselenggarakan 4-12 Desember 2009.

Pelarangan itu jelas disayangkan JiFFest 2009. Namun, JiFFest berusaha keras agar tetap bisa memutarnya. “Kita akan propose ke LSF supaya film ini bisa diputar sekali, kita berniat mengajak pihak terkait menyaksikan bersama-sama. Mereka cuma bilang kalau film ini nggak bisa diputar,” ujar Festival Director JiFFest 2009 Lalu Roisamri.

Keresahan itu didukung Dewan Pers. Sabam Leo Batubara, anggota Dewan Pers mengatakan, “Kenapa harus dilarang. Harusnya pemerintah melakukan transparansi, fakta dan kebenaran. Itu kan hanya film, tidak bisa dijadikan menjadi sebuah fakta.”

Sabam menegaskan, masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang benar, dan salah. Jadi, lanjutnya, tidak perlu takut ketahanan nasional terganggu. “Ketahanan akan tercipta jika transparansi ada. Jadi tidak perlu ditakutkan agenda lain (propaganda) yang muncul dibalik film tersebut,” ujar Leo.

Sutarada film Cau Bau Kan Nia Dinata juga berkeyakinan sama. Ia memprotes kenapa Balibo harus dilarang penayangannya di Indonesia.

“Film itu nggak bisa dilihat sepotong-sepotong. Harusnya lembaga sensor memperlakukan film itu dengan dewasa. Lagi pula isu Timor Leste sudah jadi isu dunia, jadi sangat disayangkan. Harusnya sudah nggak ada larangan lagi, penonton sekarang sudah pintar,” jelas Nia Dinata, saat ditemui di Jl. Hang Tuah, Jakarta Selatan, Rabu (2/12)

Ia berharap Lembaga Sensor Film bisa lebih bijaksana dalam memutukan film itu layak sensor atau tidak. “Saya sangat nggak setuju film Balibo dilarang tayang kerena saya pengusung kebebasan berekspresi dan anti sensor,” tegasnya. “Kalau pemerintah Indonesia merasa terpojok, bikin lagi saja film balasannya.

Balibo Dilarang Tayang, Kontroversi Menyeruak adalah artikel dari NGALAS WORLD Terima kasih telah berkunjung ke blog saya ini.
Anda punya blog ? bergabunglah dengan Kumpulblogger dan dapatkan penghasilan tambahan dari blog anda. Dan jika anda tertarik dengan bisnis online,silahkan kunjungi link2 berikut ini